Joe Sutter, Pencipta Boeing 747 Pertama Tutup Usia

Joseph F. “Joe” Sutter, orang yang oleh industri penerbangan dunia disebut sebagai “Bapaknya 747”, meninggal dunia pada Selasa (30/8/2016) lalu dalam usia 95 tahun.

Sutter adalah perancang pesawat jumbo jet pertama di dunia, Boeing 747 dengan bentuk ikoniknya, yaitu tonjolan di bagian depan seperti punuk, dipertahankan hingga seri terbarunya, B747-8 Intercontinental.

“Sutter adalah salah satu tokoh besar di industri dirgantara,” kata CEO Boeing Commercial Airplanes, Ray Corner di situs resmi Boeing, seperti dikutip KompasTekno, Rabu (31/8/2016).

“Timnya bersama ribuan karyawan Boeing lain yang terlibat dalam proyek 747, dikenal sebagai tim luar biasa (The Incredibles) karena berhasil merancang pesawat terbang terbesar di dunia (saat itu) dalam waktu yang pesat, 29 bulan,” jelasnya.

B747 memang menjadi pesawat terbesar di era 70-an. Dikenalkan pada tahun 1970 dan dioperasikan pertama kali oleh maskapai Pan Am, B747 memegang rekor jumlah penumpang terbanyak hingga 2007, hingga akhirnya Airbus meluncurkan Super Jumbo A380.

Awalnya, 747 hanya diprediksi akan laku sebanyak 400 unit. Namun hingga awal 2016 lalu, Boeing mengklaim telah mengirim 1.500 pesawat B747 dalam berbagai varian.

Varian terbaru, yakni B747-8 Intercontinental, dikenalkan pada 2005 sebagai generasi ketiga B747 yang memiliki badan pesawat lebih panjang, desain sayap dan mesin baru untuk meningkatkan efisiensi.

Boeing
Boeing B747-8.
Sutter sendiri lahir di Seattle pada 21 Maret 1921. Ia mulai bekerja di pabrik Boeing pada 1940 sembari kuliah di University of Washington, di mana ia memperoleh gelar sarjana teknik penerbangan pada 1943.

Sutter juga pernah bergabung dengan Angkatan Laut AS (US Navy) dalam Perang Dunia II. Ia juga terlibat dalam Rogers Commission, tim bentukan NASA yang menyelidiki meledaknya pesawat ulang-alik Challenger pada 1986.

Di tahun 2011, saat Sutter berulang tahun yang ke-90, Boeing memberi nama gedung utama tempat merancang pesawat komersilnya dengan namanya.

Israel, Pusat Industri Teknologi Spionase

Sebuah perusahaan Israel penyedia perangkat lunak forensik telepon seluler, Maret lalu, disebut-sebut berjasa membantu Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dalam membongkar enkripsi iPhone yang digunakan salah satu tersangka penembakan di San Bernardino, California, AS.

FBI dilaporkan harus merogoh kas mereka, lebih dari 1,3 juta dollar AS (Rp 17,2 miliar), untuk membayar jasa mereka.

Meski belum ada konfirmasi seputar keterlibatan perusahaan Israel dalam kasus perseteruan FBI dan Apple itu, kejadian tersebut membuat industri pengintaian rahasia Israel jadi sorotan banyak pihak. Negeri di pusaran konflik Timur Tengah ini dinilai mempunyai teknologi tercanggih di dunia dalam industri perangkat pengintaian.

Pekan lalu, Apple buru-buru memperbarui keamanan produknya setelah aktivis hak asasi manusia Uni Emirat Arab, Ahmed Mansoor, jadi target peretasan perangkat ”Pegasus”. Perangkat ini dikaitkan dengan perusahaan Israel, NSO Group, di Herzliya, Israel.

Menurut lembaga Privacy International dari Inggris, sekitar 27 perusahaan perangkat pengintaian bermarkas di Israel. Jika dibandingkan jumlah penduduk, persentase jumlah perusahaan di Israel (0,33 per 100.000 warga) lebih besar daripada di AS (0,04 per 100.000 warga).

Bagi perusahaan-perusahaan itu, teknologi dibuat untuk memerangi kejahatan dan terorisme secara legal. ”Badan-badan pemerintah menggunakan teknologi pengintaian untuk tujuan ofensif, militer, dan spionase,” kata Privacy International.

Namun, ekspor produk-produk keamanan yang sensitif dari perusahaan-perusahaan itu harus seizin Kementerian Pertahanan Israel. Privacy International menyebutkan, polisi-polisi rahasia di Uzbekistan, Kazakhstan, pasukan keamanan Kolombia, Trinidad-Tobago, Uganda, Panama, dan Meksiko mendapat pasokan teknologi mata-mata dari perusahaan Israel.

Perang siber

Daniel Cohen, pakar terorisme siber di Institut Studi Keamanan Nasional, Israel, mengatakan, kecanggihan Israel dalam memproduksi teknologi tersebut berasal dari militernya. Militer Israel memiliki pelatihan perang siber kelas premium.

Di Israel, sebagian besar warga harus ikut wajib militer. Unit 8200 di militer Israel, yang menangani pembongkaran kode dan sinyal intelijen, dianggap menjadi mesin penetas perusahaan-perusahaan startup.

”Setelah menyelesaikan tugas wajib militer, pakar-pakar itu memanfaatkan keahlian mereka untuk mendirikan perusahaan-perusahaan startup atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang ada dengan gaji selangit,” papar Cohen.

Saat ini, lanjut Cohen, terdapat lebih dari 300 perusahaan terkait siber di Israel, meski sebagian besarnya menciptakan produk-produk perlindungan dari serangan siber. ”Kurang dari 10 persen perusahaan pada sektor siber menghasilkan teknologi untuk membobol sistem-sistem komputer,” ujarnya.

Pada 2011, ada peristiwa yang mengundang perhatian. Allot Communications, salah satu perusahaan di Israel, dilaporkan menjual teknologi pemantau internet kepada Iran, rival abadi Israel. Hal-hal seperti ini tentu tidak dikehendaki Pemerintah Israel. Bagi mereka, ini seperti ”jeruk makan jeruk”. (AFP/SAM)

Operator Bisa Terapkan Tarif Baru Interkoneksi Tanpa Peraturan Menteri?

Operator seluler Hutchison Tri Indonesia (Tri) menegaskan bahwa penerapan tarif interkoneksi yang baru sudah bisa dilakukan dengan berdasar pada Surat Edaran (SE) resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak perlu menunggu Peraturan Menteri (PM) resmi ditandatangani untuk memberlakukan tarif interkoneksi yang baru, atau menyoalkan besaran tarif tersebut.

“Kemarin yang sudah disampaikan itu Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal (Dirjen). Itu sudah cukup untuk memberlakukan (tarif interkoneksi baru),” terang Vice President Tri M. Danny Buldansyah saat bincang dengan KompasTekno, Rabu (31/8/2016).

“Kami pun sudah memasukkan daftar penawaran interkoneksi (DPI). Beberapa hari setelah keluar SE, kami langsung kirimkan DPI-nya. Kalau operator lain saya tidak tahu,” imbuhnya.

Surat yang dimaksud adalah SE No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia dan dirilis pada 2 Agustus 2016 lalu.

Isinya mengumumkan penurunan rata-rata 26 persen pada 18 skenario panggilan telepon dan SMS antar operator. SE ini akan berlaku pada 1 September 2016.

Dengan mengacu pada SE resmi itu, menurut Danny, Tri sudah bisa memberlakukan interkoneksi baru per 1 September 2016. Kecuali jika pemerintah mengirimkan surat penundaan atau pembatalan.

“Sampai sekarang saya belum terima ada surat penundaan. Sekarang sudah ada SE, kalau mau menunda mestinya ada surat penundaan,” tegas Danny.

Mestinya turun

Danny juga menambahkan bahwa tarif interkoneksi dari tahun ke tahun mestinya semakin turun. Pasalnya ini terkait dengan biaya teknologi dan perlengkapan telekomunikasi yang semakin murah.

Sejak 2013 biaya interkoneksi sendiri memang cenderung turun, namun penurunan itu kecil. Pada 2010, tarif interkoneksi yang semula Rp 260 turun menjadi Rp 251. Selanjutnya pada akhir 2013 kembali terjadi penurunan, dari Rp 251 menjadi Rp 250. Maka penurunan yang terjadi sekarang adalah hal yang wajar.

“Kalau saya simpel, harusnya cost interkoneksi itu turun dari tahun ke tahun. Soalnya cost teknologi, equipment dan operasional telekomunikasi semakin turun harganya,” ujar Danny.

“Dan logikanya, operator yang paling besar itu mestinya terkena cost paling rendah. Kan hitungannya cost per menit, lalu economic of scale mereka lebih tingi, network banyak, mestinya makin efisien dan artinya cost lebih rendah,” pungkasnya.

Eropa Tuntut Apple Bayar Rp 192 Triliun, Amerika Berang

Komisi Eropa minggu ini menetapkan bahwa Apple harus membayar pajak ke Irlandia sebesar 13 miliar Euro atau lebih dari Rp 192 triliun yang berlaku surut.

Keputusan itu dibuat menyusul penyelidikan selama tiga tahun yang menyimpulkan bahwa Apple telah melakukan perjanjian ilegal dengan Irlandia untuk memperoleh tax benefit.

“Negara anggota tak boleh memberikan tax benefit ke perusahaan tertentu. Ini adalah tindakan ilegal di bawah peraturan bantuan negara Uni Eropa,” sebut Komisaris Komisi Eropa, Margrethe Vestager, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari BBC, Rabu (31/8/2016).

Komisi Eropa menuding Irlandia telah memberikan keringanan pajak secara ilegal ke Apple. Akibatnya, pabrikan iPhone itu bisa membayar pajak dalam jumlah lebih kecil dibandingkan perusahaan lain.

Irlandia memiliki rate pajak perusahaan sebesar 12,5 persen, sementara Apple dibolehkan hanya membayar 1 persen dari keuntungannya pada 2003. Tahun 2014 lalu, persentase pajak itu menciut lebih jauh hingga menjadi 0,005 persen.

Selama bertahun-tahun, selisih pembayaran pajak ini menumpuk sehingga membuahkan angka fantastis seperti tersebut di atas.

Reaksi Amerika Serikat

Kantor Perbendaharaan Amerika Serikat (US Treasury), negara asal Apple, menuding ketetapan tersebut merupakan keputusan yang tidak adil.

“Kami percaya bahwa evaluasi pajak oleh Komisi Eropa tidak adil dan berlawanan dengan prinsip hukum. Kami mempertanyakan regulasi pajak dari negara-negara anggotanya,” sebut US Treasury dalam sebuah pernyataan.

Charles Schumer, seorang senator senior dari partai Demokrat AS, ikut berang dan menuduh Komisi Eropa sengaja memeras uang dari perusahaan-perusahaan asal AS.

“Secara tidak adil, Uni Eropa menahan kemampuan kami untuk berkompetisi secara ekonomi di Eropa, sambil mengambil pendapatan pajak yang semestinya bisa diinvestasikan di Amerika Serikat,” ujar Schumer.

Angka 13 miliar Euro terdengar sangat besar, tapi jumlah itu tak seberapa dibandingkan profit Apple. Sepanjang tahun fiskal 2015, misalnya, Apple membukukan laba bersih sebesar 53 miliar dollar AS.

Baik Apple maupun pemerintah Irlandia menyatakan tak setuju dengan ketetapan Komisi Eropa dan berencana mengajukan banding atas keputusan tersebut.

“Apple taat hukum dan membayar pajak di manapun kami beroperasi. Kami akan mengajukan banding dan yakin keputusan itu akan dibatalkan,” sebut Apple dalam sebuah pernyataan.

Microsoft Sebut MacBook Air Mirip Topi Kucing

Saling cibir antara Microsoft dan Apple sudah sering terjadi. Baru-baru ini, Microsoft kembali menyulut api lewat iklan televisi Surface Pro 4.

Pada tayangan berdurasi 30 detik tersebut, Microsoft menekankan kelebihan-kelebihan Surface Pro 4. Antara lain mencakup pensil digital, layar sentuh beresolusi tinggi, hingga keyboard yang bisa dipisahkan dari layar.

Sementara itu, di samping Surface Pro 4 diletakkan MacBook Air buatan Apple yang tak mengakomodir fungsi-fungsi di atas. MacBook Air dikatakan lebih lambat, lebih berat, dan konvensional.

“Kurang berfungsi, seperti topi untuk kucing Anda,” begitu yang dilontarkan pria pada iklan tersebut tentang MacBook Air, sebagaimana dilaporkan TheNextWeb dan dihimpun KompasTekno, Rabu (31/8/2016).

Topi di atas kepala kucing? Kalau dipikir-pikir memang tidak ada fungsinya juga selain sebagai hiasan. Begitu kira-kira pendapat Microsoft tentang komputer MacBook Air Apple.

Ist
Perbandingan peranti 2-in-1 Microsoft Surface dengan Apple MacBook.
Ironisnya, dalam kurun waktu 2006 hingga 2009, seri iklan komersil Apple kerap menyebut produk-produk Microsoft yang kuno dan tak keren. Kini label itu tampaknya justru berbalik menyerang Apple sendiri.

Meski iklan Surface Pro 4 terhitung keras menyinggung Apple, namun beberapa poinnya bisa dibilang masuk akal. Lini komputer Apple belum mengimplementasikan teknologi layar sentuh yang mana kini menjadi fitur standar di laptop-laptop murah berbasis Windows.

Apple pun belum menunjukkan ancang-ancang inovasi signifikan pada lini Mac keluaran selanjutnya. Apakah sindiran Microsoft bakal jadi motivasi? Kita tunggu saja.

Harga iPhone 7 “Rilis” Duluan, Termahal Rp 15 Juta

Apple baru akan merilis seri iPhone terbarunya minggu depan. Namun informasi harga jual seri iPhone baru yang hingga kini diyakini sebagai iPhone 7 itu sudah beredar di internet.

Adalah akun Twitter pembocor, The Malignant yang menyebarkan informasi harga jual iPhone 7 itu untuk pertama kalinya.

The Malignant memang selama ini banyak menyiarkan bocoran-bocoran informasi terkait gadget baru Apple tersebut, termasuk ketersediaan iPhone 7 dengan penyimpanan internal 32 GB.

Pada Selasa (30/8/2016) lalu, The Malignant mengicaukan bahwa harga iPhone 7 adalah sebagai berikut:
30 Aug
The Malignant @the_malignant
#iPhone7 #iPhone7Plus LELEDA (China largest apple wholesaler) [PURPORTED] internal report about *expected* retail prices in China
Follow
The Malignant @the_malignant
@the_malignant
#iPhone7
32 GB 5288 RMB (791 USD)
128 GB 6088 RMB (911 USD)
256 GB 7088 RMB (1060 USD)
1:35 PM – 30 Aug 2016
46 46 Retweets 24 24 likes

32 GB: 5288 yuan (sekitar Rp 10,5 juta)
128 GB: 6088 yuan (sekitar Rp 12 juta)
256 GB: 7088 yuan (sekitar Rp 14 juta)

Sementara untuk iPhone 7 Plus, skema harganya adalah sebagai berikut:

30 Aug
The Malignant @the_malignant
#iPhone7 #iPhone7Plus LELEDA (China largest apple wholesaler) [PURPORTED] internal report about *expected* retail prices in China
Follow
The Malignant @the_malignant
@the_malignant #iPhone7Plus
32 GB 6088 RMB (911 USD)
128 GB 6888 RMB (1031 USD)
256 GB 7888 RMB (1180 USD)
1:36 PM – 30 Aug 2016
35 35 Retweets 21 21 likes

32 GB 6088 yuan (sekitar Rp 12 juta)
128 GB 6888 yuan (sekitar Rp 13,6 juta)
256 GB 7888 yuan (sekitar Rp 15,6 juta)

Informasi harga tersebut menurut The Malignant adalah harga yang akan ditawarkan oleh Leleda, distributor iPhone terbesar di China saat iPhone 7 resmi diluncurkan 7 September mendatang.

Selain soal harga, kicauan The Malignant juga mengonfirmasi bahwa Apple kini mulai meninggalkan iPhone dengan penyimpanan 16 GB seperti di lini iPhone 6 dan iPhone 6s. Penyimpanan internal paling kecil dalam iPhone 7 adalah 32 GB.

Dirut Smartfren: Interkoneksi Itu Sifatnya Kerja Sama Antara Operator

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 2 Agustus lalu tentang penurunan tarif interkoneksi. Rencananya, Surat Edaran itu akan ditetapkan pada hari ini (1/9/2016).

Meski demikian, pemerintah pada Rabu (31/8/2016) lalu, memutuskan menunda penetapan tersebut hingga waktu yang belum dipastikan.

Baca: Kemenkominfo Tunda Keputusan Penurunan Tarif Interkoneksi

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Smartfren, Merza Fachys mengatakan, interkoneksi pada dasarnya bersifat Business to Business alias kesepakatan kerja sama antar operator. Jadwal 1 September cuma memastikan bahwa semua operator sudah memberikan Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) sesuai penghitungan masing-masing.

Selanjutnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang bakal melihat, apakah biaya DPI yang diajukan operator itu di bawah atau di atas biaya acuan, seperti yang tertera pada Surat Edaran.

Tarif acuan baru interkoneksi untuk percakapan suara lintas operator (off-net) yang ditetapkan Kemenkominfo bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler adalah Rp 204, turun dari sebelumnya Rp 250.

Tarif tersebut merupakan satu dari 18 skenario panggilan, yang secara keseluruhannya terdapat penurunan rata-rata sebesar 26 persen.

Baca: Kemenkominfo Tetapkan Tarif Interkoneksi Baru

“BRTI nanti lihat operator mana yang DPI-nya di bawah acuan, mana yang di atas. Kalau di atas akan ditanya pertanggungjawaban lebih lanjut,” kata Merza kepada KompasTekno via telepon, Rabu (31/8/2016) malam.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPR RI pekan lalu, para operator telah menyebut biaya interkoneksi rekomendasi masing-masing. Telkomsel mematok Rp 280, XL Rp 65, Indosat Rp 86, Smartfren Rp 100, dan Hutchison Tri Rp 120.

Bagaimana kesepakatan Business to Business itu?

Kesepakatan kerja sama antar operator, menurut Merza, bisa berbeda-beda asalkan terjadi harmonisasi. Misalnya antara Smartfren dan XL menyepakati tarif Rp x, maka panggilan dari pelanggan Smartfren ke XL maupun XL ke Smartfren harus sama senilai Rp x.

Tarif Rp x itu bisa beda antara kesepakatan Smartfren dengan XL. Intinya, antar dua operator harus sepakat sama. Jika tidak, ada dampak buruk yang bisa terjadi.

“Kalau beda akan meningkatkan trafik on-net (beda operator) yang artinya membuat pengguna malas berhubungan ke beda operator,” ia menjelaskan.

Saat ini, perbedaan tarif on-net dan off-net dinilai masih sangat signifikan hingga dua kali lipat. Kesepakatan biaya interkoneksi antar dua operator diharapkan dapat menurunkan gap tersebut.

Bagaimana jika tidak sepakat?

Jika ada operator yang tak menemukan jalan tengah dalam menyepakati biaya interkoneksi Business to Business, kata Merza, barulah urusannya dibawa ke Menkominfo.

“Di situ baru eskalasi menteri,” ujarnya.

Menurut Merza, operator dominan seharusnya mematok biaya interkoneksi paling rendah. Sebab, meski biaya investasinya besar dalam membangun jaringan, operator dominan tak akan rugi karena melayani miliaran panggilan suara tiap bulannya.